Sumbawa (postpantau) – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penguatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) Peningkatan Kapasitas SDM Puskeswan Kabupaten Sumbawa, yang digelar pada 27–28 Agustus 2026 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan ini diikuti 23 peserta yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik veteriner dari Puskeswan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan HAT, manajemen kesehatan unggas, biosekuriti, deteksi dini penyakit, surveilans, pengambilan sampel, pelaporan penyakit melalui ISIKHNAS hingga komunikasi risiko.
Program ini dinilai penting mengingat pengembangan industri perunggasan tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga sistem kesehatan hewan yang kuat.
Salah satu narasumber, Drh. Baiq Yunita Arisandi, M.AP., menegaskan bahwa penguatan kapasitas petugas Puskeswan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
“Petugas Puskeswan di wilayah sasaran perlu dibekali pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan hewan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, petugas di lapangan memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan maupun mendeteksi penyakit sejak dini.
“Kesehatan unggas ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga produktivitas. Karena itu, kemampuan petugas untuk melakukan deteksi dini, surveilans dan pencegahan penyakit harus terus diperkuat,” katanya.
Menurutnya, penerapan biosekuriti juga tidak boleh dianggap sebagai hal sederhana. Sebab, penerapan biosekuriti yang baik dapat menjadi salah satu benteng untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit pada peternakan.
“Kita ingin petugas di lapangan tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menghadapi persoalan kesehatan unggas di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia disebutkan bahwa Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi memiliki sejumlah tujuan strategis. Salah satunya meningkatkan produksi dan produktivitas ayam pedaging maupun ayam petelur melalui integrasi sistem pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan pengolahan hasil.
“Hilirisasi ayam terintegrasi menjadi penting untuk meningkatkan produksi ayam pedaging maupun petelur, memperkuat kemandirian protein hewani, mengoptimalkan bahan baku pakan dalam negeri, serta membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.
Pemerintah saat ini mengembangkan Program HAT di enam provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat.
Program tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku pakan lokal seperti jagung dan bungkil sawit.
“Pemanfaatan bahan baku pakan dalam negeri menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian sektor perunggasan,” kata pihak panitia.
Selain mengejar peningkatan produksi, program hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
“Harapannya bukan hanya produksi yang meningkat, tetapi juga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat ikut meningkat,” lanjutnya.
Dengan adanya kegiatan Bimtek tersebut, pemerintah berharap para petugas Puskeswan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima semakin siap mendukung pelaksanaan Program HAT di tingkat lapangan.
“Kita berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kapasitas SDM Puskeswan semakin meningkat dan bisa memberikan dukungan maksimal terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi,” ujar narasumber.
Penguatan sektor kesehatan hewan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perunggasan yang sehat, produktif dan berkelanjutan di NTB.
Pada akhirnya, program ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketersediaan protein hewani, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar