1.004 Anggota BPD se-Kabupaten Lombok Tengah Resmi Dilantik

Lombok Tengah (postpantau)— Sebanyak 1.004 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lombok Tengah resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPD bersama pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan serta mendorong pembangunan di tingkat desa.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan, BPD dan kepala desa harus mampu membangun sinergi serta berjalan sejalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik. Kepala desa diminta menghormati keberadaan dan fungsi BPD, begitu juga anggota BPD harus menghargai kepala desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“BPD dan kepala desa harus sejalan dalam melaksanakan tugas untuk kemajuan bangsa dan negara. Kepala desa harus menghormati BPD, begitu juga BPD harus menghargai kepala desa. Dengan adanya kerja sama dan saling menghormati, desa akan semakin maju,” pesan Pathul.

Pathul menegaskan, perbedaan pandangan antara BPD dan pemerintah desa merupakan hal yang wajar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sumber konflik.

Sebaliknya, perbedaan pandangan harus menjadi bagian dari proses membangun pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan dilantiknya 1.004 anggota BPD tersebut, seluruh anggota diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga komunikasi dengan pemerintah desa, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Sinergi antara BPD dan kepala desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal bagi penguatan kelembagaan BPD di Lombok Tengah, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, dan kemitraan dengan pemerintah desa secara maksimal.